Syarat dan Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Syarat Perceraian PNS

Perceraian pegawai negeri sipil (PNS) diatur dengan syarat dan prosedur tertentu. Karenanya bagi para abdi negara atau PNS, baik PNS di Kepolisian, TNI, atau instansi yang lain yang ingin mengajukan gugatan cerai mesti melalui beberapa tahapan lebih dulu. Satu diantaranya mendapatkan surat izin cerai dari atasan. Ketentuan ini sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam PP No. 4 th 1990.

Adapun seperlu mendapat surat izin cerai dari atas, pihak PNS yang terkait mesti mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis. Permohonan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pejabat berwenang. Di dalam surat permohonan yang dibuat wajib menyertakan alasan perceraian secara lengkap.

Beberapa alasan yang bisa digunakan dalam pengajuan permohonan perceraian pegawai negeri sipil kepada atasan diantaranya:

  1. Terjadi perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana perbuatan tersebut dibuktikan dengan:
  • Perzinahan diketahui dan tertangkap tangan oleh pihak suami atau istri. Pihak yang mengetahui harap segera membuat laporan terkait.
  • Surat pernyataan dari minimal 2 orang saksi yang sudah dewasa dan melihat perzinahan yang juga diketahui oleh pejabat setempat, serendah-rendahnya oleh camat.
  • Keputusan pengadilan.
  1. Salah satu pihak menjadi penjudi atau pemabuk yang sulit disembuhkan, dimana dapat dibuktikan dengan:
  • Surat pernyataan dari 2 orang saksi yang sudah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan diketahui pila oleh pejabat setempat, serendah-rendahnya oleh camat.
  • Surat keterangan dokter atau polisi yang mengamini berdasar hasil pemeriksaan.
  1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan. Dimana alasan ini dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang sudah disahkan oleh pejabat setempat, serendah-rendahnya camat.
  2. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau lebih berat pasca pernikahan terjadi yang juga dibuktikan dengan putusan pengadilan.
  3. Salah satu pihak terbukti berbuat penganiayaan yang berisiko bahaya terutama bagi pihak lain. Hal ini dibuktikan dengan visum dari pihak dokter pemerintah.
  4. Terjadi pertikaian dan perselisihan terus-menerus antara suami istri dan tidak lagi memiliki harapan akur. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang sudah disahkan oleh pejabat setempat, serendah-rendahnya oleh camat.

Pejabat yang memiliki wewenang memberi izin cerai yaitu pejabat yang menjadi atasan di instansi tempat PNS bekerja. Selanjutnya setelah mendapat surat izin cerai dari atasn, PNS bisa mendatangi kantor Pengadilan Agama seperlu mendaftarkan perkara perceraian pegawai negeri sipil. Untuk pengajuan perkara diharuskan pula membawa dokumen-dokumen yang disyaratkan, diantaranya:

  • Kartu identitas berupa KTP,
  • Buku Nikah,
  • Akte kelahiran anak,
  • Surat gugatan,
  • surat permohonan cerai,
  • dokumen penting lain.

Bila belum memiliki surat permohonan cerai atau surat gugatan, pihak PNS yang menginginkan perceraian bisa meminta pembuatan surat di bagian Posbakum Pengadilan Agama. Setelah semua berkas persyaratan sudah lengkap, pendaftaran perceraian pegawai negeri sipilbisa dilakukan dengan membayar biaya panjar perkara.

Adapun yang membedakan syarat dan prosedur perceraian antara warga sipil dengan PNS yaitu surat izin cerai dari atasan. Tanpa surat izin tersebut, maka majelis hakim di Pengadilan Agama akan menunda proses persidangan cerai. Waktu penundaan maksimal adalah 6 bulan. Bila dalam jangka waktu tersebut belum diserahkan surat izin cerai dari atasan, maka pihak PNS mesti membuat surat pernyataan bersedia dengan risiko akibat perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin.

Leave a Reply