Hadhanah dalam Hak Asuh Anak Menurut Islam

Hak Asuh Anak Menurut Islam

Hak asuh anak menurut Islam menjadi salah satu konsekuensi yang lahir akibat perceraian. Konsekuensi yang dimaksud telah diatur secara hukum dalam pasal 41 UU Perkawinan. Yang mana diketahui ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak. Bila pada akhirnya didapati perselisihan tentang penguasaan anak, maka akan diselesaikan dengan keputusan pengadilan yang didasarkan pada kepentingan anak.

Lebih rincinya ketetapan tersebut telah tercantum dalam pasal 41 UU Perkawinan, yakni:

  • Ibu dan bapak memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak yang murni didasarkan pada kepentingan anak. Pengadilan akan memberi putusan bila terdapat perselisihan penguasaan anak.
  • Bapak memiliki tanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Bila bayak tidak dapat memenuhi kewajibannya, Pengadilan bisa menentapkan ibu akan turut serta memikul pembiayaan.
  • Pengadilan bisa memberi kewajiban bagi mantan suami untuk memberi pembiayaan hidup dan atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak bapak. Namun, ada pengecualian. Bila dalam pelaksanaan bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat memikul pembiayaan yang dimaksud atas keputusan pengadilan. Memang peraturan hukum yang menyangkut hal ini belum begitu mendetil. Akan tetapi, terdapat ketentuan hukum lain yakni KHI atau Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak menurut Islam.

Memahami Hadhanah

Menutut KHI pasca terjadinya perceraian, maka akan muncul akibat hukum tertentu. Berdasar KHI pasal 156, dari putusnya ikatan pernikahan karena perceraian mengakibatkan konsekuensi mengenai anak. Berikut beberapa pointnya:

  1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Ada pengecualian bila sang ibu sudah meninggal dunia, maka posisi ibu bisa digantikan oleh:
  • Wanita-wanita di dalam garis lurus dari ibu.
  • Wanita-wanita di dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  • Saudara perempuan anak yang bersangkutan.
  • Wanita-wanita kerabat yang masih sedarah sesuai garis samping ibu.
  • Wanita-wanita kerabat yang masih sedarah sesuai garis samping ayah.
  1. Anak yang sudah mumayyiz boleh memilih mendapat hadhanah dari ibu atau ayahnya.
  2. Jika pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan anak, baik jasmani atau rohani. Walau sanggup memberi pembiayaan dan hadhanah tercukupi, berdasar permintaan kerabat pihak Pengadilan Agama bisa memindah hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak.
  3. Semua beban pembiayaan dan hadhanah anak ditangguh oleh ayah sesuai kemampuan. Setidak-tidaknya sampai anak tumbuh dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri yakni berusia 21 tahun.
  4. Jika terdapat perselisihan terkait pembiayaan dan hadhanah anak, pihak Pengadilan Agama akan memberi keputuan berdasar point 1, 2, 3, dan 4.
  5. Pengadilan juga berkuasa atas penetapan jumlah pembiayaan pemeliharan dan pendidikan anak berdasar kemampuan ayah.

Menurut istilah fiqih, Hadhanah yaitu memelihara anak dari bermacam risiko bahaya yang bisa jadi menimpanya, menjaga makanan dan kebersihan, mengaja jasmani dan rohani, mengusahakan pendidikan sampai anak mampu mengurus dirinya sendiri dan menghadapi kehidupan sebagai muslim. Demikian pula dalam KHI, Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan kegiatan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sampai tumbuh dewasa dan mampu berdikari. Dimana gugurnya atau putusnya masa hadhanah tersebut sampai anak dewasa, menikah, atau mampu berdiri sendiri. Sebelum mencapai masa tersebut anak masih berada dalam pemeliharan orang tua. Hadhanah menjadi perbuatan yang diwajibkan bagi orang tuanya. Pasalnya tanya hadhanah hak asuh anak menurut Islam anak bisa jadi terlantar.

Leave a Reply